DPD PSI Kab. Sidoarjo Ajak Masyarakat Ikut Pemilihan Raya PSI Secara Online

Sidoarjo, Jawa Timur – 11 Juli 2025

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Sidoarjo mengajak seluruh anggota dan simpatisan partai untuk ikut serta dalam Pemilihan Raya PSI yang akan digelar secara online pada 12–18 Juli 2025 melalui situs resmi vote.psi.id.

Melalui unggahan media sosial resminya, @dpdpsisidoarjo, ajakan tersebut disampaikan dengan gaya santai dan kekinian, menyasar generasi muda dan pengguna aktif internet. Mekanisme pemilihan dilakukan secara daring dengan prinsip “Satu Anggota Satu Suara” sebagai bentuk komitmen PSI terhadap demokrasi partisipatif dan keterbukaan. Proses ini juga menunjukkan adaptasi PSI terhadap perkembangan teknologi digital serta upaya mendekatkan politik ke masyarakat secara inklusif dan modern.

Informasi lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan daftar calon ketua umum (Caketum) dapat diakses melalui akun media sosial resmi DPP PSI. Masyarakat diimbau untuk aktif mengikuti informasi agar tidak ketinggalan perkembangan Pemira PSI tahun ini.

Tagar seperti #PemilihanRayaPSI, #SatuAnggotaSatuSuara, dan #IndonesiaMaju turut disematkan sebagai bentuk semangat solidaritas dan partisipasi aktif dalam menentukan arah kepemimpinan PSI ke depan. (Nur)

Read More

Subsidi Mobil Listrik Capai Rp13,2 Triliun, Bantuan PHK Hanya Rp1,2 Triliun: Pemerintah Prioritaskan Kendaraan Ramah Lingkungan?

Jakarta, (9/7) Pemerintah mengungkapkan realisasi anggaran paket stimulus ekonomi tahap I tahun 2025, dengan fokus utama pada insentif kendaraan listrik. Dari total alokasi sebesar Rp33 triliun, anggaran untuk subsidi mobil listrik mencapai Rp13,2 triliun hanya dalam periode Januari hingga Februari 2025. Jumlah tersebut jauh melampaui dana yang dialokasikan untuk bantuan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang hanya sebesar Rp1,2 triliun.

Menurut laporan Semester I APBN 2025, subsidi mobil listrik meliputi sejumlah insentif fiskal, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%, Pajak Penjualan Barang Mewah DTP sebesar 15%, hingga pembebasan bea masuk. Fasilitas ini khusus diberikan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), termasuk kendaraan impor dalam bentuk utuh.

Sementara itu, untuk kendaraan hybrid, pemerintah juga mengalokasikan subsidi sebesar Rp800 miliar yang digunakan untuk potongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP sebesar 3%.

Dari data yang sama, disebutkan bahwa Rp10 triliun dari total paket stimulus digunakan untuk bantuan diskon tarif listrik bagi masyarakat selama dua bulan. Namun demikian, alokasi anggaran untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta bantuan PHK dinilai sangat minim dibandingkan anggaran subsidi kendaraan listrik.

Kebijakan ini menuai beragam respons dari masyarakat. Di satu sisi, upaya pemerintah dalam mempercepat transisi energi dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan mendapat apresiasi. Namun di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan keadilan anggaran yang tampak lebih memihak sektor otomotif dibandingkan kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK.

Pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait rasio ketimpangan anggaran ini, namun isu tersebut diperkirakan akan menjadi sorotan dalam pembahasan lanjutan APBN di parlemen. (Bejo)

Read More