Jakarta, 16 Juli 2025 – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7), mendadak jadi ajang lempar usulan kontroversial. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, dengan lantang menyuarakan ide “unik” agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran melarang masyarakat memiliki akun ganda di platform digital.
“Platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini dimasukkan ke dalam RUU,” kata Oleh Soleh penuh semangat, seolah menemukan jurus pamungkas memberantas semua keburukan dunia maya.
Namun, tak semua ikut bertepuk tangan. Pengamat dan analis siber, Bro IS, justru bereaksi keras. Dalam konferensi pers dadakan sambil menyeruput kopi dingin di sebuah co-working space, Bro IS menyindir keras gagasan tersebut.
“Waduh, ini DPR apa lagi ngelawak siang bolong?” ujar Bro IS. “Kalau nggak boleh punya akun ganda, UMKM bisa bubar jalan. Banyak wirausaha kecil yang hidup dari dua akun: satu buat dagang, satu lagi buat ngeluhin hidup. Masa itu dilarang?”
Menurut Bro IS, usulan tersebut tak hanya tidak masuk akal, tapi juga berpotensi menggerus ekonomi digital. Ia menjelaskan bahwa di era modern ini, identitas digital bersifat fleksibel. Banyak pelaku usaha memisahkan akun pribadi dan bisnis untuk efisiensi pemasaran dan privasi.
“Larangan seperti itu cuma cocok di era Orde Pager, bukan zaman 5G. Apa DPR lupa kalau banyak influencer juga punya akun backup? Bahkan pejabat pun, beberapa punya akun cadangan buat ‘monitoring’ medsos. Jangan-jangan, yang ngusulin ini juga punya akun alter,” tambahnya sambil tertawa kecil.
Lebih jauh, Bro IS mempertanyakan logika di balik asumsi bahwa semua akun ganda adalah alat kejahatan. Menurutnya, akar dari penyalahgunaan akun media sosial bukan pada jumlah akun, melainkan pada lemahnya regulasi konten dan edukasi digital.
“Buzzer bisa jalan pakai satu akun pun. Kalau niatnya jahat, satu akun cukup. Tapi kalau niatnya berdagang, akun kedua itu nyawa usaha. Jadi mohon anggota dewan berpikir jernih sebelum membuat aturan yang absurd,” tegasnya.
Sebagai penutup, Bro IS menyarankan agar para wakil rakyat lebih fokus mengawasi praktik manipulatif yang nyata, bukan mempersulit rakyat kecil yang mencoba bertahan hidup di tengah algoritma sosial media yang makin ganas.
“Kalau buzzer yang jadi masalah, ya atur buzzer-nya. Jangan malah semua orang disuruh tutup akun jualan. Itu namanya bukan solusi, tapi sabotase ekonomi digital,” tutup Bro IS.
#RUUPenyiaran #BroIS #DPRAsalBunyi #UMKMBerduka
