Jakarta — Dunia perpajakan RI lagi-lagi bikin geger. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melantik Letjen TNI (Purn.) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Mantan Wakil Kepala BIN ini kini duduk di kursi panas yang selama ini identik dengan sipil dan teknokrat. Publik pun ramai bertanya: “Loh, Dirjen kok jenderal?”
Penunjukan Djaka Budi ini menambah daftar panjang masuknya tokoh militer ke jabatan-jabatan sipil strategis. Sebelumnya, publik juga sempat menyoroti posisi kepala BNN, kepala Basarnas, hingga pejabat eselon I di kementerian yang diisi oleh latar belakang militer aktif maupun purnawirawan.
Antara Disiplin dan Dilema Demokrasi
Pendukung Djaka menyebut, hadirnya latar belakang militer akan membawa disiplin, ketegasan, dan kepemimpinan tegas dalam urusan cukai—sektor yang kerap diwarnai dugaan penyimpangan dan kasus besar. “Ini bukan tentang seragam, tapi soal karakter. Kita butuh gebrakan,” ujar salah satu staf Kemenkeu yang tak ingin disebut namanya.
Namun, di sisi lain, para pengamat tata kelola pemerintahan memberi catatan penting: ini bisa jadi sinyal militerisasi sektor sipil yang makin kentara. Apalagi Ditjen Bea Cukai adalah institusi vital dalam demokrasi fiskal dan pengelolaan keuangan negara.
“Kalau semua sektor diisi militer, apa kabar reformasi birokrasi? Apakah tidak ada kader sipil yang mumpuni?” ujar analis kebijakan publik dari UGM, Dr. Maya Pramesti.
Militer di Zona Sipil: Tren atau Transisi?
Fenomena ini bukan baru. Tapi dengan tren makin banyaknya purnawirawan yang masuk ke posisi strategis sipil, kekhawatiran publik soal batas sipil-militer makin mencuat. Terlebih, pengelolaan cukai membutuhkan transparansi dan pendekatan partisipatif, bukan sekadar garis komando.
Djaka sendiri dalam pidato perdananya menekankan soal “penegakan integritas” dan “penguatan kepercayaan publik.” Ia juga berjanji akan bersinergi dengan semua pihak, termasuk kalangan profesional dan masyarakat.
Apakah ini akan jadi babak baru dalam pembenahan sektor bea cukai, atau justru makin kaburnya garis pemisah sipil dan militer dalam birokrasi?
Publik menunggu. Dan tentu, para import juga waspada—apakah dengan “komando” baru, cukai akan lebih transparan dan ringan atau justru lebih tegang?. (Bejo)
